Adi Kampai
Painan, Rakyat Sumbar - - Di sebut melakukan pungutan liar (pungli) terhadap ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) angkat bicara.
Adisman sebagai ketua KKKS Kecamatan Koto XI Tarusan meradang usai diberitakan oleh salah satu awak media bahwasanya pihaknya melakukan pungli dalam pengurusan tambahan penghasilan terhadap tenaga P3K di wilayah kerjanya.
Menurutnya, informasi yang diberitakan tidak lah benar.
"Itu saya pastikan tidak benar, kami di KKKS tidak pernah membebankan kepada siapapun atas pengurusan Tamsil per tiga bulan itu, " Ucapnya. Jum'at 27/09 di painan.
Ia menuturkan, penentuan tarif dalam pengurusan administrasi tambahan penghasilan tidak ada patokan, tidak ada ajakan dan instruksi dari siapapun, namun. Berlandaskan terhadap keihklasan dan tidak ada paksaan apapun.
"Memang ada yang memberikan sumbangan, jumlahnya hanya berkisar Rp 10.000, biasanya dalam tiga bulan terkumpul sebanyak Rp 250.000 sampai dengan Rp 260.000, "tuturnya.
Sumbangan dari para pengusul tambahan penghasilan itu dipergunakan untuk akomodasi dan pembiayaan bagi KKKS dalam mengantarkan bahan dan berkas mulai dari tingkat kecamatan hingga ke tingkat kabupaten.
"Jika dirunut dari jumlahnya yang terkumpul sekali dalam triwulan itu, tidak cocok dengan pembiayaan yang terpakai untuk menuntaskan berkas mereka masing-masing, " Tambahnya.
Bisa dibayangkan, ulasnya. Jika pengurusan administrasi pengusulan berkas tambahan penghasilan itu dilakukan secara perorangan oleh pegawai yang bersangkutan, sangat jelas akan menimbulkan pembiayaan yang berlebihan.
"Bolak balik ke kecamatan, kemudian ke kabupaten, jika dari Tarusan ongkosnya Rp 30.000 bolak-balik sudah Rp 60.000 ditambah dengan pembiayaan lainnya, ini bahan mereka hanya tinggal selesai, dan kemudian menyumbang Rp 10.000 menurut kami masih wajar karena KKKS itu tidak ada anggarannya, "tambahan.
Pada kesempatan itu, ia juga menyebutkan bahwasanya isu tersebut memang sengaja dihembuskan, karena memasuki masa dan tahun politik.
" Saya optimis, isu ini untuk menjatuhkan salah satu kontestan pilkada, ini politis, "tutupnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Sekolah Dasar (SD) di Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan memastikan bahwa dalam pengurusan administrasi kepegawaian dan keuangan tidak memungut biaya apapun dan semua bentuk pelayanan gratis.
" Jika pelayanan di Dinas semuanya gratis, karena memang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Daerah, "tegasnya.
Menurutnya, informasi yang disebarkan merupakan salah satu bentuk dari ketidaknyamanan atas perkembangan pendidikan di Pesisir Selatan saat ini.
Ditambah dengan, tingginya intensitas politik beberapa waktu belakangan. Namun, masyarakat mesti jeli memilah informasi yang beredar.
" Sekarang ini agak sensitif, kita mesti pahami, tapi insyaallah kita akan selalu hadirkan pelayanan dan pendidikan gratis untuk Pesisir Selatan, itu visi misi dari daerah, "tutupnya.(fdr)
Updates 
Afrizal 
JIS Sumbar 
Linda Sari 
