Bukannya Disokong, Perjuangan Rusma Yul Anwar Terhadap Renah Indojati Malah Dicibir, Ini Kabar Baik Kemendagri Terkait Moratorium DOB

Pesisir Selatan – Calon Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar, kembali menegaskan komitmen untuk mewujudkan Daerah Otonom Baru (DOB) Renah Indojati meski mendapat cibiran dari lawan politiknya.

"Saya yakin bahwa pemekaran ini akan membawa manfaat bagi masyarakat, " kata Rusma Yul Anwar di Painan, 25 September 2024.

Baca juga: Ketua dan 5 Anggota DPRD Kota Solok Tak Hadiri Sidang Paripurna, Keterangan Berbeda Dari Wakil Ketua dan Kabag Hukum

Ia menjelaskan bahwa semua persyaratan administratif dan teknis yang diperlukan untuk mengusulkan pemekaran telah terpenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

"Aspirasi masyarakat untuk memiliki pemerintahan yang lebih dekat dan pelayanan publik yang lebih baik menjadi landasan kuat bagi perjuangan ini, " jelasnya.

Baca juga: Targetkan 2 Kursi Perdapil Pada Pemilu 2024 : Seluruh Anggota Fraksi Partai Gerindra Agar Dapat Menyuarakan Suara Rakyat di masing-masing Daerah

Rusma juga menegaskan bahwa pengusulan DOB Renah Indojati bukan sekadar keinginan pribadi, melainkan suara dari masyarakat yang sudah berlangsung sejak lama.

Sebagai bentuk keseriusannya, sebelum cuti untuk menghadapi Pilkada 2024 ini, ia telah mengirimkan surat kepada DPRD Pesisir Selatan pada 24 Desember 2024 untuk kembali membahas dan mendukung anggaran persiapan pemekaran Renah Indojati. 

Baca juga: Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bukitttinggi Gelar Aksi Damai di DPRD

Baru-baru ini, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menyebut pencabutan moratorium pembentukan daerah otonom baru (DOB) yang dilakukan pemerintah saat ini akan kembali diatur Pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Nanti, itu kebijakan Pemerintah baru, ” kata Tito usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Baca juga: Ketua Umum SOKSI: Munas X1 SOKSI Digelar Desember 2022

Tito menjelaskan bahwa 79 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota yang disetujui Pemerintah dan Komisi II DPR RI pada Selasa, tidak mengatur pencabutan moratorium pembentukan DOB.

“Enggak. Kami hanya membahas merevisi daerah yang sudah ada saja, ” kata mantan Kapolri itu.

Baca juga: Bawaslu Kota Solok Akan Rekrut 6 Anggota Panwascam

Sebelumnya surat Rusma Yul Anwar ke DPRD Pesisir Selatan berseliweran di media sosial Facebook, banyak warganet yang mendukung namaun banyak pula yang mencibirnya.

Akun Siis Pessel, menyebut, "Ini hanya utk meraup suara di Ranah indojati...Krn beliau tau pemekaran utk smentara di tutup maka beliau seolah2 betul2 mau memperjuangkan RIJ..."

"Krn ini sudah dekat Pilkada😂😂"

"Jan di aula juo msyarakat ko lai"

Sementara Veri Wangsa, menyebut, "Cerita Dan hayalan Pemekaran bagian Selatan hanya Taktik Meraih Suara abaikan Saja.
   Fokus HJ-RI  GassPool, , "

Baca juga: Ilham: Kami Disini Tidak Mencari Emas!, Kami Disini Hanya Mencari Kenyamanan Berdagang

Berbeda dengan Bagas Dwi Nugraha yang tegas memberi sokongan dengan menyebut 

"Kenapa harus meradang, biarkan beliau bekerja sesuai dengan apa yang jadi kebutuhan masyarakat 😊"

"Salah nya di mana?"

"Tidak di tandatangani kalian goreng dengan berbagai bahasa negatif,
Di tandatangani kalian masih meradang dengan gorengan yang sama"

Mau nya kalian itu apa sih 😁😁😁???

Baca juga: Bawaslu Lakukan Kerjasama Pengawasan Partisipatif Pemilu Dengan STAI Al Ikhlas Painan