Akhirnya, Pemkab Pesisir Selatan Tindaklanjuti Laporan Pencemaran Lingkungan Oleh PT KPS Ke KLHK

Pesisir Selatan - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat akhirnya membuka diri untuk menindaklanjuti laporan dugaan pencemaran limbah pabrik PT Kemilau Permata Sawit ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Kepala Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Pesisir Selatan, Andi Fitriadi Amdar, mengungkapkan, laporan ke KLHK sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Baca juga: Selama Ops Patuh Singgalang, Sat Lantas Polres Solok Kota Tindak 387 Pengendara Tak Taat Aturan

Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Cipta Kerja berbunyi bahwa pemerintah pusat berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.

"Sebelumnya, ya menteri, gubernur, dan bupati. Namun setelah Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah pusat yang berwenang memaksa melakukan pemulihan, " ujarnya dihubungi.

Baca juga: Luluk Nur Hamidah Desak Pemerintah Percepat PP-Perpres Turunan UU TPKS

Sebelumnya berdasarkan hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat terhadap dua sampel air yang diambil di belakang PT Kemilau Permata Sawit pada Jumat, 12 November 2022, terdapat sejumlah parameter yang tidak sesuai dengan baku mutu.

Dari 12 parameter yang diuji hanya sebagian yang sesuai baku yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sementara sisanya tidak sesuai, paramater itu yakni TSS, DO, BOD5, COD, warna dan Amoniak sebagai N. 

Baca juga: Empat Warga Padang Lapai Ditangkap saat Berjudi Koa

Tidak hanya itu, hasil uji sampel air limbah PT Kemilau Permata Sawit yang juga diambil pada waktu bersamaan diketahui juga tidak seusai dengan baku mutu yang diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah.

Dari enam parameter yang diuji hanya sebagian yang sesuai, sementara sisanya tidak sesuai, yakni BOD5, COD, dan total nitrogen.

Baca juga: Seorang pria di Kota Padang ditangkap Polisi. Cabuli anak berusia 13 tahun

Terlibatnya Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat dalam penanganan kasus ini bermula dari aduan dugaan pencemaran yang disampaikan oleh masyarakat setempat pada 3 November 2022.

Sebagai tindaklanjut tim Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat dan pengadu melaksanakan verifikasi pengaduan, sekaligus pengambilan sampel air, termasuk juga sampel tanah.

Baca juga: Maksimalkan P4GN, Kepala BNNK Solok Imbau Pemerintah Daerah dan Seluruh Instansi Laksanakan Deteksi Dini

Sebelumnya air di belakang PT Kemilau Permata Sawit juga telah diuji oleh tim dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Pesisir Selatan pada hari Kamis 25 Agustus 2022.

Berdasarkan hasil uji laboratorium diketahui bahwa terdapat sejumlah parameter yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Monariza menyebut hasil uji parameter DO adalah O, OO, sementara pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup standar baku mutu DO adalah empat.

Selanjutnya, parameter BOD dengan satuan mg/L hasilnya 14, 6, sementara standar baku mutunya adalah tiga. Seterusnya, parameter COD dengan satuan mg/L hasilnya 49, 5, sementara standar baku mutunya adalah 25..