Adi Kampai
Pesisir Selatan - Pembangunan di Pesisir Selatan seakan bergantung pada angin politik di Jakarta? Ketika kepala daerah berafiliasi dengan partai pendukung pemerintah pusat, maka pembangunan berjalan pesat. Namun, ketika tidak, laju pembangunan seolah melambat.
Topik ini sangat hangat dibicarakan di kedai-kedai kopi dan sejumlah tempat tongkrongan anak muda di Pesisir Selatan, masyarakat setempat seakan telah menyadari bahwa pembangunan infrastruktur, seperti jalan, pasar, pelabuhan, pariwisata dan lainnya baru maksimal dilaksanakan ketika ada aliran dana dari pusat.
Hal tersebut bukan tanpa alasan, karena memang dengan keterbatasan APBD, memaksa Pesisir Selatan untuk tetap bergantung ke anggaran pusat.
Fenomena tersebut tergambar di tahun-tahun awal Hendrajoni jadi Bupati Pesisir Selatan rentang 2016-2021, dimana geliat pembangunan seperti jalan di tempat karena waktu itu cuma mengandalkan APBD.
Selang beberapa tahun, Hendrajoni kemudian memutuskan bergabung dengan partai NasDem yang notebenenya merupakan partai penyokong pemerintah, tak bisa dipungkiri jika pembangunan di Pesisir Selatan memang berlangsung dengan sangat siginifikan, seperti percepatan pembangunan KWBT Mandeh, Pasar Rakyat dan lain sebagainya.
Bahkan pembangunan-pembangunan itu terus berlangsung hingga Hendrajoni mengakhiri jabatannya sebagai bupati.
Kemudian, ketika jabatan Bupati Pesisir Selatan diemban oleh Rusma Yul Anwar masyarakat juga sadar bahwa pembangunan di tahun-tahun awal juga agak mandek, apalagi disaat bersamaan pandemi COVID 19 juga melanda.
Sama seperti Hendrajoni, ketika Rusma Yul Anwar berpindah ke PDIP yang merupakan partai pendukung pemerintah, pembangunan pun kembali berlangsung dengan signifikan, contohnya pembangunan Pelabuhan Penasahan Painan yang mendapat suntikan dana dari pusat Rp157 miliar, kemudian juga ada Pasar Painan yang mendapat anggaran Rp98 milir dan sejumlah pembangunan lainnya.
Dari obrolan yang berkembang, menyongsong Pilkada 2024 yang tahapan telah berlangsung, masyarakat yang peduli dengan keberlanjutan pembangunan di daerah memilih untuk menyingkirkan sedikit ego dalam menentukan sikap politik.
Menurut mereka ketimbang ikut terpolarisasi dalam menentukan sikap antara memilih Hendrajoni dan Rusma Yul Anwar maka lebih bijak untuk menelaah siapa partai yang menyokong mereka, apakah partai di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan.
Secara umum masyarakat tampak menyadari bahwa partai politik yang berkuasa di pusat memiliki pengaruh besar dalam menentukan alokasi anggaran. Oleh karena itu, mereka bersepakat memilih pemimpin daerah yang memiliki relasi yang baik dengan pemerintah pusat.
Sebagai informasi Hendrajoni yang berpasangan Risnaldi Ibrahim diusung oleh Partai NasDem dan sejumlah partai lainnya, sementara Rusma Yul Anwar yang berpasangan Nasta O Nasrul Abit diusung partai besutan Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni Partai Gerindra dan sejumlah partai lainnya.
Terkait kepastian sokongan anggaran dari pusat jika Rusma Yul Anwar dan Nasta O Nasrul Abit terpilih menjadi bupati dan wakil bupati pada beberapa kesempatan ditegaskan oleh Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat, Andre Rosiade.
"Mari kita menangkan Rusma Yul Anwar dan Nasta O Nasrul Abit, beliau berdua ini adalah pilihan pak Prabowo, jika terpilih otomatis APBN dan bantuan pembangunan dari pusat ke Pesisir Selatan akan berlimpah, " kata Andre.(**)
Updates 
Fernando Yudistira 
Linda Sari 
JIS Sumbar 
