Opini VS Fakta, Fenomena Rakor Kepala Sekolah di Rumah Dinas Bupati Pesisir Selatan

Pesisir Selatan - Peristiwa viralnya undangan rapat koordinasi (rakor) di rumah dinas Bupati Pesisir Selatan telah memicu beragam reaksi, termasuk dari kalangan media. 

Meskipun demikian, terdapat beberapa aspek dalam liputan media terkait isu ini yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Baca juga: Terakreditasi, Laboratorium Terpadu UNP Berstandar Internasional

Pertama, kesimpulan prematur dan kurangnya konfirmasi, sejumlah media terkesan terburu-buru dalam menyimpulkan bahwa pelaksanaan rakor di rumah dinas bupati merupakan suatu kejanggalan atau bahkan pelanggaran. 

Padahal, penggunaan rumah dinas untuk kegiatan pemerintahan, termasuk rapat koordinasi, adalah praktik yang umum dan sah. 

Baca juga: Kelompok Riset Keanekaragaman Hayati Sumatera Barat Selenggarakan Webinar Konservasi dan Kuliah Lapangan Ornitologi

Sebelum mengeluarkan pernyataan yang berpotensi menimbulkan opini negatif, seharusnya media melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi yang akurat dan menyeluruh.

Kemudian, beberapa media cenderung membesar-besarkan masalah ini dengan menyorot pada aspek negatifnya saja. 

Baca juga: SDN 03 Koto Pulai Ranah Ampek Hulu Tapan Lakukan Persiapan Hadapi Lomba Sekolah Adiwiyata

Padahal, tujuan utama dari rakor tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan. 

Selain itu, beberapa liputan juga terkesan kurang obyektif dan lebih condong pada opini pribadi daripada fakta.

Baca juga: BAN PT Sosialisasikan Kebijakan Akreditasi untuk PTN BH di UNP

Dalam menjalankan tugas jurnalistik, media massa memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang. 

Prinsip-prinsip etika jurnalistik seperti akurasi, independensi, imparsialitas, dan tanggung jawab sosial harus selalu dipegang teguh. 

Baca juga: Unit Pengembangan Karir dan Kewirausahaan UNP Gelar Kegiatan Coaching Career 2022

Dengan demikian, informasi yang disampaikan kepada publik dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan keresahan yang tidak perlu.

Pesisir Selatan - Peristiwa viralnya undangan rapat koordinasi (rakor) di rumah dinas Bupati Pesisir Selatan telah memicu beragam reaksi, termasuk dari kalangan media. 

Meskipun demikian, terdapat beberapa aspek dalam liputan media terkait isu ini yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Pertama, kesimpulan prematur dan kurangnya konfirmasi, sejumlah media terkesan terburu-buru dalam menyimpulkan bahwa pelaksanaan rakor di rumah dinas bupati merupakan suatu kejanggalan atau bahkan pelanggaran. 

Padahal, penggunaan rumah dinas untuk kegiatan pemerintahan, termasuk rapat koordinasi, adalah praktik yang umum dan sah. 

Baca juga: Hetifah Sjaifudian Raih Penghargaan Ganesa Wirya Jasa Adiutama dari ITB

Sebelum mengeluarkan pernyataan yang berpotensi menimbulkan opini negatif, seharusnya media melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi yang akurat dan menyeluruh.

Kemudian, beberapa media cenderung membesar-besarkan masalah ini dengan menyorot pada aspek negatifnya saja. 

Padahal, tujuan utama dari rakor tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan. 

Selain itu, beberapa liputan juga terkesan kurang obyektif dan lebih condong pada opini pribadi daripada fakta.

Dalam menjalankan tugas jurnalistik, media massa memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang. 

Baca juga: Siswa SMP 1 Padang, Masuk Jalur Prestasi Dibatalkan

Prinsip-prinsip etika jurnalistik seperti akurasi, independensi, imparsialitas, dan tanggung jawab sosial harus selalu dipegang teguh. 

Dengan demikian, informasi yang disampaikan kepada publik dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan keresahan yang tidak perlu.(**)